DINAS DUKCAPIL PROVINSI MALUKU UTARA GELAR RAKOR PENYELENGGARAAN ADMINDUK

SOFIFI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara di Sofifi pada Selasa, 19 September 2017. Rakor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

Dalam pengarahannya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara, H. Adam Karim menjelaskan bahwa maksud diselenggarakan Rakor ini yaitu untuk koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan kabupaten/kota yang meliputi pelayanan, capaian target perekaman KTP-el, dan Akta Lahir Anak 0 - 18 tahun, pengelolaan dana alokasi khusus serta hal lain yang berhubungan dengan kegiatan administrasi kependudukan.

“Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Gubernur di antaranya adalah koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan”, terangnya.

Husen, Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara sebagai fasilitator dalam pemaparannya menyatakan bahwa kepemilikan akta kelahiran sesuai dengan laporan terakhir sampai dengan bulan Agustus 2017 dari jumlah anak 0 - 18 tahun yang telah memiliki akta lahir telah mencapai 59,37 %. Sementara target  pencapaian akta kelahiran nasional sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 85 %. Hal ini terkendala di antaranya karena masih banyaknya akta kelahiran yang diterbitkan sebelum adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang belum dikonversi ke dalam sistem SIAK ini.

“Sementara capaian perekaman KTP elektronik Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan Agustus ini telah mencapai 634.115 penduduk dari total jumlah wajib KTP sebanyak 876.698 atau telah mencapai 72,35 %. Capai perekaman KTP-el tertinggi di Kepulauan Sula dengan capaian 92,50 % dan terendah di Kabupaten Halmahera Selatan yang baru mencapai 40,16 %”, jelasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara diakhir rakor ini berharap berharap kiranya sisa perekaman untuk Provinsi Maluku Utara ini dapat diselesaikan secara bersama-sama sampai dengan akhir Tahun 2017 nanti sebagai wujud komitmen Kewajiban Negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakatnya.

“Sekaligus ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang”, ungkapnya.